Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta, Prof. Dr. Faisal Santiago, menyoroti perubahan cara masyarakat memilih perguruan tinggi seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di era digital. Menurutnya, akreditasi unggul menjadi salah satu faktor penting yang kini menjadi perhatian calon mahasiswa selain gelar akademik.

Faisal mengamati bahwa gelar akademik tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur. Calon mahasiswa saat ini memperhitungkan kualitas institusi, status akreditasi, kompetensi lulusan, jaringan internasional, serta peluang pengembangan karier pasca-kelulusan ketika memilih program pendidikan tinggi.

Perubahan preferensi calon mahasiswa

Perkembangan teknologi dan kompleksitas masalah hukum yang muncul di ranah digital telah menggeser ekspektasi publik terhadap pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, fokus pada akreditasi unggul mencerminkan kebutuhan akan jaminan mutu yang jelas bagi lulusan agar mampu menghadapi tantangan hukum konrer.

Faktor selain gelar yang semakin diperhitungkan

Faisal menegaskan bahwa selain gelar, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama calon mahasiswa. Pertama, reputasi institusi yang mencerminkan kualitas pengajaran dan fasilitas. Kedua, status akreditasi yang memberi sinyal standar mutu program. Ketiga, tingkat kompetensi lulusan yang berkaitan langsung dengan kesiapan kerja. Keempat, jejaring internasional yang membuka peluang kolaborasi dan pengalaman lintas negara. Kelima, prospek pengembangan karier setelah lulus.

Implikasi bagi pengelola pendidikan hukum

Kondisi preferensi dan ekspektasi baru ini, menurut Faisal, menuntut pengelola program pascasarjana untuk lebih memperhatikan aspek mutu dan relevansi pendidikan hukum. Penekanan pada akreditasi unggul menjadi bagian dari upaya memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan regulasi di era digital.

Menuju SDM hukum yang berdaya saing

Dengan melihat pergeseran kriteria seleksi oleh calon mahasiswa, Faisal menggarisbawahi pentingnya membangun SDM hukum yang tidak hanya menguasai substansi hukum, tetapi juga paham terhadap dinamika teknologi dan jaringan profesional. Hal ini dinilai krusial agar lulusan mampu bersaing secara global dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan hukum yang semakin kompleks.

Pernyataan Prof. Dr. Faisal Santiago menekankan bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan hukum harus sejalan dengan kebutuhan era digital agar institusi pendidikan tinggi tetap relevan dan lulusannya siap menghadapi tantangan profesional di tingkat nasional maupun internasional.