Mercubuanayogya.ac.id – Kesehatan ekonomi dan kepastian hukum adalah dua pilar yang saling menunjang dalam memperkuat ketahanan nasional.

Ketahanan nasional merupakan salah satu aspek krusial bagi keberlangsungan sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai dimensi, termasuk ekonomi dan hukum. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Ace Hasan Syadzily, menekankan pentingnya memperkuat dua elemen ini demi terciptanya keseimbangan dan stabilitas di dalam negeri.

Signifikansi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional bukan sekadar pertahanan militer. Ia mencakup pula kapasitas suatu negara untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ace Hasan Syadzily menyoroti bagaimana ketahanan ekonomi dan hukum berperan sebagai fondasi untuk menjamin kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Tanpa dukungan dari aspek ekonomi dan hukum yang kuat, upaya mempertahankan stabilitas nasional menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman.

Ekonomi Sebagai Penggerak Stabilitas

Ekonomi yang solid berfungsi sebagai mesin penggerak utama stabilitas sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh struktur keuangan negara. Menurut Lemhannas, kebijakan ekonomi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan global sangat penting untuk menjaga daya saing Indonesia di kancah internasional.

Pentingnya Kepastian Hukum

Sistem hukum yang jelas dan tegas menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Ketidakpastian hukum sering kali menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan ekonomi, karena para pelaku usaha membutuhkan jaminan dan proteksi hukum dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan hukum yang adil dan tegas, pemerintah dapat memastikan tertib sosial dan memperkecil risiko konflik dalam negeri yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Kombinasi Sinergis Ekonomi dan Hukum

Kombinasi antara kebijakan ekonomi yang tepat dan penegakan hukum yang kuat merupakan strategi yang harus berjalan seiring. Tanpa penegakan hukum yang efektif, kebijakan ekonomi yang dicanangkan bisa terancam tidak terlaksana dengan baik. Sebaliknya, tanpa dukungan ekonomi yang kuat, hukum yang ditegakkan bisa terhambat implementasinya. Oleh karena itu, Lemhannas menekankan kolaborasi antara sektor ekonomi dan hukum dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan negara.

Perspektif dan Analisis

Sebagai langkah ke depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi krusial untuk mendukung kolaborasi ini. Pengembangan keahlian di bidang ekonomi dan hukum harus dibarengi dengan pendidikan yang mumpuni. Pemimpin dan pembuat kebijakan perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan dengan strategi yang inovatif dan berorientasi hasil. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap penguatan ketahanan nasional.

Semua upaya ini pada akhirnya akan membentuk lingkungan yang kompetitif dan resilient dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dalam skala domestik maupun internasional. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya kolaborasi antar sektor ini diterjemahkan dalam berbagai strategi penguatan dari kebijakan publik yang lebih terarah.

Kesimpulan

Kesehatan ekonomi dan kepastian hukum adalah dua pilar yang saling menunjang dalam memperkuat ketahanan nasional. Dengan dukungan kedua aspek tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadapi turbulensi global dengan lebih matang dan terkendali. Melalui kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif, bukan mustahil negara ini dapat memposisikan diri sebagai entitas yang tak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam peta persaingan dunia.